TIMES BANTEN, JAKARTA – Ruang digital Indonesia sedang berada pada titik rapuh. Bukan karena kekurangan kebebasan, tapi karena kelimpahan kebisingan. Algoritma media sosial telah bekerja tanpa nurani. 

Algoritma hanya mengenal dua hukum: atensi dan emosi. Apa pun yang memicu emosi (amarah, ejekan, tawa sinis) akan diangkat, diputar, dan diperbesar.

Dalam konteks inilah, fenomena stand up comedy yang dikaitkan dengan "mens rea" kembali menyita perhatian publik. Nama Panji Pragiwaksono muncul sebagai simbol perdebatan: antara humor, kritik, dan potensi benturan dengan hukum pidana.

Redaksi melihat Panji bukan sebagai soal personal. Panji justru sebagai contoh konkret bagaimana ruang digital bekerja hari ini. 

Humor politik, yang sejak lama menjadi bagian sah dari demokrasi, kini tidak lagi berhenti di ruang pertunjukan. Ia direkam, dipotong, dikemas ulang, lalu disebarkan oleh algoritma ke jutaan layar tanpa konteks utuh. Clipper kata Gen Z sekarang.

Di titik itulah makna bisa bergeser. Kritik bisa terbaca sebagai penghinaan. Satire bisa dipersepsi sebagai delegitimasi.

Nah, di era algoritma, niat (mens rea) tak lagi berdiri sendiri. Ia bertabrakan dengan cara pesan itu diproduksi ulang, disebarluaskan, dan dimaknai secara massal.

Ketika Kritik Bertemu Algoritma

Kritik terhadap pemerintah adalah fondasi demokrasi. Tidak ada negara sehat tanpa kritik. Redaksi TIMES Indonesia menegaskan hal itu. Kritik, bahkan yang keras, sah disampaikan sepanjang tidak mengarah pada hasutan kebencian, kekerasan, atau upaya meruntuhkan legitimasi negara.

Namun kita juga tak boleh menutup mata: algoritma telah mengubah medan kritik. Pernyataan yang seharusnya dipahami sebagai kritik kebijakan bisa dibingkai ulang sebagai serangan terhadap eksistensi negara. 

Potongan video, cuplikan satu menit, atau satu kalimat yang dilepaskan dari konteks utuhnya, bisa menjelma bahan bakar kemarahan publik.

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Masalahnya bukan lagi sekadar apa yang dikatakan, tetapi bagaimana algoritma memakainya. Kritik yang sah bisa “dipersenjatai” oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan mengerdilkan pemerintah, mempermalukan institusi negara, atau menciptakan ketidakpercayaan publik secara sistematis.

Redaksi sepakat: upaya delegitimasi pemerintah tidak boleh dibiarkan. Negara berhak dan wajib menjaga wibawa serta stabilitasnya. Demokrasi bukan ruang bebas nilai. Demokrasi memiliki batas etik dan batas hukum.

Pemberlakuan KUHP baru sering diposisikan secara biner: pro-negara atau anti-kebebasan. Redaksi jelas menolak penyederhanaan itu. KUHP adalah instrumen hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks ruang digital yang kian liar, negara memang memerlukan pagar.
Namun pagar tidak boleh dipakai sebagai palu godam.

Penerapan KUHP harus dilakukan dengan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan sense of proportion. Penegakan hukum yang kaku, tanpa membaca konteks sosial dan dinamika algoritma, justru berisiko kontraproduktif. Alih-alih meredam kegaduhan, ia bisa memicu gelombang baru delegitimasi: negara dipersepsi antikritik, alergi satire, dan represif terhadap ekspresi.

Padahal, yang perlu ditegaskan adalah niat jahat yang nyata, bukan sekadar ekspresi yang ditarik-tarik oleh algoritma.
Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa di era digital, satu konten bisa hidup dalam ribuan versi makna. Hukum harus hadir sebagai penimbang, bukan pemantik emosi baru.

Humor dan Tanggung Jawab Menjaga Negara 

Humor adalah bahasa rakyat. Ia tajam. Kadang menyakitkan. Tapi sering kali jujur. Komedian, termasuk Panji, berada dalam tradisi itu. Namun di ruang digital yang algoritmik, humor juga memikul tanggung jawab baru. Bukan untuk membungkam diri, juga untuk sadar bahwa setiap kata kini punya gema jauh lebih panjang dari niat awalnya.

Di sisi lain, publik pun dituntut dewasa. Tidak setiap kritik adalah ancaman. Tidak setiap satire adalah makar. Kedewasaan demokrasi diuji bukan saat semua setuju, tetapi saat perbedaan dikelola tanpa amarah yang diproduksi mesin.

Platform digital juga tidak bisa cuci tangan. Algoritma yang terus-menerus mengangkat konten paling emosional, tanpa peduli dampak sosialnya, telah ikut memperkeruh ruang publik. Transparansi dan tanggung jawab algoritmik bukan lagi wacana global, melainkan kebutuhan mendesak nasional.

Tegas terhadap upaya delegitimasi pemerintah adalah keharusan. Bijaksana dalam menyikapi kritik adalah kebijaksanaan. Keduanya bukan lawan, melainkan dua pilar yang harus berjalan bersamaan.

Ruang digital Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi arena adu domba, baik oleh aktor politik, kepentingan asing, maupun algoritma yang bekerja tanpa nilai. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan, tetapi dengan kepala dingin dan mata terbuka.

Demokrasi tidak tumbuh dari pembungkaman. Namun, demokrasi juga tidak bertahan dari penghinaan yang dibiarkan liar. Di antara keduanya, ada ruang nalar yang harus dijaga bersama.

Di situlah negara, masyarakat, komedian, media, dan platform digital diuji kedewasaannya. (*)