TIMES BANTEN, JAKARTA – Persiapan pelayanan ibadah haji 1446 H/2025 M terus dimatangkan. Dua agenda penting Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan pada awal Mei ini: pelepasan 227 petugas Daerah Kerja (Daker) Makkah dan orientasi petugas haji khusus yang menekankan pentingnya kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi.

Pelepasan petugas Daker Makkah dilakukan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu (7/5/2025). Mereka diberangkatkan dalam dua gelombang: 147 petugas terbang sore hari, sementara 80 lainnya menyusul pada dini hari.

Turut hadir mendampingi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menegaskan pentingnya kesiapsiagaan petugas setibanya di Tanah Suci.

“Kami minta setibanya di Jeddah dan melanjutkan perjalanan ke Makkah, para petugas dapat segera melaksanakan umrah dan setelahnya langsung siaga. Dalam satu atau dua hari ke depan, kita akan menerima pergeseran jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah,” jelas Hilman.

Menurutnya, profesionalisme dan konsentrasi penuh dibutuhkan dalam memberikan layanan, baik pada aspek kesehatan, perlindungan, maupun layanan umum, mengingat dimulainya fase krusial haji.

“Meskipun saat ini aspek layanan syarikah juga hadir, kekuatan personel kita di lapangan tetap menjadi ujung tombak pelayanan,” imbuhnya.

Dalam suasana khidmat, Menag juga menyerahkan pataka bendera Merah Putih kepada Kepala Bidang Pelindungan Jemaah (Linjam) sebagai simbol amanah dan kesiapan penuh petugas negara dalam melayani tamu Allah.

PIHK Diminta Jalin Kemitraan Rumah Sakit di Arab Saudi

Sementara itu, sehari sebelumnya, Selasa (6/5/2025), Hilman Latief membuka Orientasi Petugas Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M di Jakarta. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk tidak abai terhadap perlindungan jemaah haji khusus, terutama yang jatuh sakit saat berada di Arab Saudi.

“Kalau ada orang sakit di haji khusus, mekanismenya seperti apa, dokternya bagaimana, dibawa ke mana, kerja samanya dengan siapa, siapa mitranya sudah ada atau belum, asuransinya ke mana, dan lain-lain. Inilah yang perlu disiapkan,” tegas Hilman di hadapan para pimpinan PIHK.

Pemerintah telah menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari total jemaah haji Indonesia, yakni 17.680 jemaah, yang akan dilayani oleh petugas dari 156 pemegang bendera mewakili 336 PIHK.

Hilman mengungkap adanya laporan bahwa dalam beberapa kasus, jemaah haji khusus yang sakit tidak mendapatkan penanganan dari pihak travel maupun rumah sakit setempat. Hal ini menjadi peringatan serius bagi penyelenggara agar memperkuat jaringan dan standar layanan kesehatan di luar negeri.

“Saya sudah minta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk menyiapkan standar insurance coverage dan model kerja sama dengan rumah sakit di Saudi. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kemanusiaan dan akuntabilitas,” tandasnya.

Hilman berharap seluruh PIHK dapat bersikap proaktif dan memastikan setiap jemaah haji khusus terlindungi secara maksimal melalui skema asuransi dan kemitraan strategis.(*)