CIANJUR – Di tengah harapan yang kian menipis, sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Cianjur berjuang keras untuk bertahan. Salah satunya adalah SMK Karisma di Kecamatan Cipanas yang kini diselimuti suasana sunyi. 

Tak terdengar riuh canda tawa siswa baru, hanya ada delapan guru yang tetap datang ke sekolah, meski belum tahu kapan kelas akan benar-benar dimulai.

“Baru tiga orang yang daftar,” kata Mila Susanti, Kepala SMK Karisma, dengan nada lirih kepada TIMES Indonesia, Rabu (16/7/2025).

Dari total 156 sekolah swasta di Cianjur, tercatat lima sekolah hanya mampu menarik kurang dari 10 siswa. SMK Karisma menjadi yang terendah, dengan hanya tiga pendaftar. 

Lebih lanjut kondisi ini tentunya membuat sejumlah sekolah terpaksa menunda pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025.

Baca juga

5 Kegiatan Edukatif yang Bisa Dilakukan Saat Libur Lebaran

Mila menjelaskan, pihaknya telah membuka pendaftaran sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga pertengahan Juli, jumlah pendaftar belum menunjukkan peningkatan. 

"Saya tidak menyangka, jumlah siswa baru kali ini justru lebih sedikit dibandingkan jumlah guru di sekolah yang mencapai delapan orang," ucapnya.

Fenomena serupa turut dialami oleh banyak SMK swasta lain di wilayah Cianjur. 

Faktor di Balik Turunnya Peminat

Sementara itu Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Cianjur, Nurdin, membenarkan terjadinya penurunan tajam jumlah pendaftar di sekolah-sekolah swasta.

Baca juga

Dimakan Program Prioritas MBG, Anggaran Pendidikan Digugat ke MK

Menurutnya, penyebab utama kondisi ini adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memperbolehkan satu kelas di sekolah negeri diisi hingga 50 siswa. 

“Dengan kebijakan itu, sekolah negeri tentu akan memaksimalkan kapasitas. Dampaknya, sekolah swasta kehilangan calon siswa,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, beberapa sekolah masih membuka pendaftaran hingga pekan depan. Namun, hal tersebut murni inisiatif masing-masing sekolah, bukan bagian dari kebijakan resmi pemerintah.

“Kalau dari dinas tidak ada solusi konkret, kami hanya bisa berharap ada perubahan kebijakan,” tandasnya menutup penyampaian. (*)